"Indonesia Police Watch (IPW) sangat menyayangkan, jika Polri mendiamkan
kasus ini dan menganggapnya sebagai kasus biasa, sehingga tidak perlu
ada yang bertanggungjawab dan tidak perlu ada pejabat kepolisian yang
harus dicopot dari jabatannya untuk mempertanggungjawabkan kasus ini,"
kata Neta dalam keterangan tertulis, Jakarta, Selasa (29/5).
IPW menilai, kasus kerusuhan yang menewaskan lima polisi itu sepertinya
akan dilupakan begitu saja tanpa ada yang bertanggungjawab dan tanpa ada
yang harus dicopot.
"Padahal jika dicermati, kasus kerusuhan itu terjadi akibat kecerobohan
yang luar biasa dari aparatur institusi kepolisian dimana 160 tahanan
teroris ditempatkan di rutan yang tidak layak hingga Kapolri mengaku
kaget Rutan Brimob menjadi begitu over kapasitas," ujarnya.
"Kapolri sendiri pernah beberapa kali mengatakan, jika ada pejabat
kepolisian yang tidak becus menjalan tugasnya, seperti Kapolres atau
Kapolda kecolongan di wilayah tugasnya, akan segera dicopot dari
jabatannya. Kini sudah 20 hari kasus kerusuhan di rutan Brimob terjadi,
yang kemudian disusul terjadi kasus rentetan bom di sejumlah tempat di Surabaya," tambahnya.
IPW menuntut Polri harus segera mencopot para pejabat kepolisian yang
bertanggung jawab dalam kasus ini, baik di Rutan Brimob maupun di
Surabaya. Kecerobohan aparatur di Rutan Brimob maupun kelengahan jajaran
kepolisian di Surabaya Jatim harus dipertanggungjawabkan.
"Jika tidak ada tindakan tegas, para pejabat kepolisian yang
bertanggungjawab, tidak akan pernah punya tanggungjawab moral dalan
menjalankan tugas tugas yang sudah diamanahkan dan mereka akan berubah
menjadi raja raja kecil yang tak tersentuh," ucapnya.
Selain mengumumkan siapa yang harus bertanggungjawab dalam kerusuhan di
Rutan Brimob, Polri juga harus segera mengumumkan siapa saja pelaku
pembantaian sadis terhadap lima polisi di Rutan Brimob.
"Ini perlu segera dilakukan Polri untuk menghargai rasa keadilan
keluarga korban, sehingga tidak terkesan kelima polisi itu mati konyol
tanpa diketahui siapa yang membunuhnya. Belajar dari kerusuhan di Rutan
Brimob sudah saatnya Polri tidak lagi melakukan kebohongan publik yang
sangat memalukan, dimana dalam kasus kerusuhan di Rutan Brimob, Polri
berkali kali mengatakan tidak ada polisi yang tewas," ungkapnya.
"Tetapi sore harinya Polri kemudian mengakui bahwa ada lima polisi yang
tewas. Bagaimana pun sudah tidak zamannya lagi Polri menutup-nutupi
kenyataan yang ada. Bagaimana pun kebohongan publik, selain sangat
memalukan institusi juga melukai rasa keadilan keluarga korban, yang
akan merasa institusi tempat mereka mengabdi ternyata tidak menghargai
pengorbanan anggota keluarga nya sebagai polisi, meski mereka sudah mati
dibantai teroris," sambungnya.
Untuk itu Polri harus segera mengumumkan siapa yang bertanggungjawab dan
siapa yang membantai kelima polisi tersebut dan Polri jangan kembali
melakukan kebohongan publik untuk menutup nutupi kasus ini.
Sumber :
https://www.merdeka.com/peristiwa/kerusuhan-di-mako-brimob-polri-diminta-harus-ada-pejabat-polisi-dicopot.html
Komentar
Posting Komentar